Jakarta, Asianewsroom.com
Pada awal pemerintahan Presiden Jokowi diakhir 2014 Perhutanan Sosial menjadi prioritas nasional.
Dimana pada agenda perhutanan sosial merupakan suatu perubahan yang bertahap atau bisa disebut evolusi tentang upaya negara untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat desa disekitar dan didalam kawasan hutan. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Eddy Santana S STP kepada Asianewsroom.com baru-baru ini di Jakarta usai acara ‘Workshop Sinergi Perhutanan Sosial’ di Gedung Manggala Wanabakti.
Menurut Eddy Santana, rasa bersyukurnya atas perkembangan Kabupaten Sanggau pada saat ini.
“Kabupaten Sanggau pada saat ini sedang dalam tahap pengembangan untuk pembentukan Integrated Area Development (IAD)”, lanjutnya.
Diterangkan Eddy Santana, dimana dari 163 desa di Kabupaten Sanggau 105 desa berada didalam kawasan.
Melihat dari Skema perhutanan sosial ini sangat membantu kami karena jika hanya mengandalkan Dana Desa kami di PMD akan kesulitan.
Namun dengan adanya perhutanan sosial kami mendapat banyak pendampingan dari NGO (Non Governmental Organization) maupun dari kelembagaan lingkungan hidup sendiri, paparnya.
Eddy Santana menambahkan, keberadaan skema perhutanan sosial ini memberikan kontribusi besar dalam mendukung kehidupan masyarakat di Kalimantan yang sangat tergantung pada hutan, rimba dan budaya lokal.
“Program pusat sangat sinkron dengan apa yang kami lakukan di daerah. Khususnya di Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau sangat-sangat membantu kami”, ucapnya.
Disamping itu juga kata Eddy Santana, menekankan pentingnya kelanjutan pendampingan kepada masyarakat agar tidak kehilangan arah.
“Harapan kami kegiatan ini harus tetap didampingi dan dilakukan secara berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Barat”, kata Eddy Santana. (Doli/R I-Julius/Asianewsroom.com)
