Oleh: Agusto Sulistio – Pendiri “The Activist Cyber”, Mantan Kepala Aksi Advokasi PIJAR era tahun 90an.
Warga Palestina di luar negeri sering menggunakan aplikasi Skype untuk menelepon keluarga di Gaza karena internet sering terganggu akibat tindakan militer Israel dan biaya telepon internasional yang mahal. Namun, sejak April 2024, perlahan mereka tak lagi bisa menggunakan Skype karena akun mereka, termasuk Microsoft Hotmail, telah dinonaktifkan tanpa peringatan. Microsoft mengklaim pelanggaran ketentuan pengguna, tetapi tidak memberikan detail. Warga Palestina merasa diperlakukan tidak adil dan menegaskan tidak terkait dengan Hamas.
Hal itu menunjukkan sikap arogansi dan tingginya ketergantungan pada Microsoft yang berpusat di Amerika. Perusahaan tersebut bisa membuat keputusan kapan pun dan di mana pun, termasuk di Indonesia. Ini berarti kita harus tunduk pada keinginan mereka, dan ini merupakan ancaman sekaligus peringatan bahwa kita harus mandiri di bidang komunikasi digital.
Dalam peringatan 21 tahun Indonesia Democracy Monitor (Indemo) yang disiarkan melalui zoom meeting (suasana pandemi covid-19 tahun 2021), dr. Hariman Siregar menggarisbawahi bahwa kemajuan teknologi, terutama dalam masa pandemi, untuk pemulihan dan keberlangsungan demokrasi yang lebih baik. Teknologi dalam konteks demokrasi harus memudahkan akses informasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memperluas partisipasi politik warga. Meski teknologi menghadirkan tantangan perlindungan privasi, penyebaran disinformasi, dan ketimpangan akses, teknologi tetap memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi jika tantangan ini dapat diatasi dengan tepat dan bijak.
Tantangan Berat Prabowo Subianto
Masalah keamanan siber nasional di bawah Kominfo dan BSSN tidak hanya terfokus pada maraknya praktek ilegal di dunia maya, khususnya kasus judi online dan kegagalan kinerja pemerintah dalam soal keamanan data nasional, tetapi juga pentingnya memperhatikan aspek kamauan dan kesiriusan untuk mandiri. Ketergantungan pada perusahaan asing, terutama dalam infrastruktur komunikasi berbasis internet, bisa berbahaya. Seperti di Palestina, di mana Microsoft bisa mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan konsumennya. Pembenahan diperlukan dengan fokus pada substansi masalah dan perbaikan yang proporsional.
Tindakan arogan Microsoft mengingatkan bahwa politik dan keamanan siber dapat mempengaruhi akses dan kebebasan berkomunikasi suatu bangsa. Pidato Presiden Terpilih, Jenderal Purn. Prabowo Subianto, menekankan pentingnya stabilitas keamanan dan pertahanan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berdaulat, adil, dan makmur. Pesan Prabowo tentang kebutuhan pertahanan yang kuat dan modern perlu diapresiasi dan menjadi catatan khusus guna terciptanya kemandirian nasional. Tantangan pemerintahan Prabowo ke depan tentu jauh lebih berat, maka perlu fokus pada penyelesaian persoalan substansi, terutama di sektor informasi digital, sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di Palestina.
*Ketergantungan Lahirkan Perbudakan*
Filsuf Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa ketergantungan pada negara lain akan melahirkan perbudakan. Dalam karyanya _*”The Social Contract”(1762)*_, ia menulis _*”Man is born free, and everywhere he is in chains.”*_ Ini menggambarkan pandangannya bahwa ketergantungan mengarah pada perbudakan dan hilangnya kebebasan sejati.
Saat ini, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sangat bergantung pada teknologi informasi asing, terutama dari negara maju seperti Amerika Serikat, dll yang memiliki dampak negatif, berikut rangkuman terkait dampaknya (berbagai sumber):
1. *Kontrol dan Pengawasan*: Negara asing dapat mengontrol data dan komunikasi pengguna.
2. *Keamanan Nasional*: Resiko terhadap keamanan nasional meningkat karena infrastruktur bisa dimanipulasi.
3. *Privasi*: Data pribadi warga dapat diakses dan disalahgunakan.
4. *Ekonomi*: Pengeluaran besar untuk layanan asing menghambat perkembangan industri teknologi dalam negeri.
Beberapa negara seperti China dan Rusia telah mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing dengan mengembangkan alternatif lokal seperti WeChat dan Yandex.
*Pentingnya Kemandirian dalam Informasi Digital*
Kemandirian di bidang informasi digital sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Langkah yang perlu dilakukan meliputi, peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi informasi dalam negeri. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang teknologi informasi. Penerapan kebijakan yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi lokal, serta upaya mendorong mendorong kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem teknologi yang mandiri.
*Penutup*
Situasi di Palestina menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi pada teknologi asing dapat membawa resiko besar bagi kedaulatan dan keamanan nasional. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi semua negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan kapasitas teknologi domestik dan kebijakan yang memperkuat kedaulatan siber demi melindungi kepentingan nasional. Negara-negara di dunia perlu bersatu dalam menghadapi arogansi perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dengan memperkuat regulasi, diversifikasi teknologi, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam operasi mereka. Pemerintahan Prabowo ke depan perlu fokus pada penguatan keamanan siber dan kemandirian teknologi untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran nasional di tengah ancaman dan tantangan global.